Batangkab.go.id – Dalam rangka Peringatan ke 105 Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kepada 3 panti asuhan di Kabupaten Batang. Tiga panti asuhan yang menerima bantuan yaitu Panti Asuhan Darussalam Desa Kemiri Barat Kecamatan Subah, Panti Asuhan Aisiyah Umar Bin khotob Desa Cepoko Kuning Kecamatan Batang dan Panti Asuhan Darul Aitam Desa Kandeman Kecamatan Kandeman. Bantuan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Drs. Nurhadi Amiyanto, MED di Panti Asuhan Darussalam, Rabu (15/5/2013). Kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang, Kepala Kementerian Agama dan Muspika Subah.  

Nurahadi Amiyanto yang mewakili Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Ir. Djoko Sutrisno, M.Si mengatakan pemberian bantuan ini bukan bermaksud memposisikan salah satu pihak sebagai si pemberi dan si penerima, melainkan semata–mata untuk mengimplementasikan semangat kebersamaan, kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, serta kepedulian dan soliditas pemerintah kepada rakyatnya.

Hal ini adalah bagian dari nilai – nilai luhur yang harus di-uri–uri dan dibudayakan pada setiap kesempatan, yang pada hakikatnya adalah kepedulian dan berbagi, serta memberdayakan seluruh potensi. Semua itu bertujuan memberikan suatu pelajaran bahwa yang pandai menngajari yang kurang pandai, yang kaya memberikan bantuan permodalan dan fasilitas kepada yang membutuhkan dengan disertai pendampingan, sehingga masyarakat kita mampu memberdayakan potensi diri dan lingkungannya untuk meningkatkan kesejahteraan.

Disampaikan juga bahwa dengan semangat Kebangkitan Nasional ke 105, untuk terus menggugah dan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan agar hidup tetap terjaga dalam hati sanubari.  “Oleh karena itu mari kita tetap memegang  komitmen negara, Pancasila sebagai falsafah, pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara Indonesia. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional Indonesia, NKRI, sebagai tumpah darah yang menjadi kebanggaan kita dan wajib kita jaga  bersama keutuhannya,” tandas Nurahadi.

Drs. Sudaryanto Kepala Biro Sosial Setda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Ketua Pelaksana Bhakti Sosial dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional ke 105 Tahun 2013 Provinsi Jawa Tengah dalam laporannya menjelaskan bahwa bantuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan semangat kepedulian, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial dalam pembangunan, serta melestarikan nilai – nilai kegotongroyongan sebagai ruh dan jati diri bangsa.

Bantuan yang diberikan untuk masing-masing panti asuhan adalah sarana panti asuhan senilai Rp.15 juta, seragam sekolah, tas, dan buku, suvenir berupa sarung, rukuh, sajadah, vitamin, dan uang tali asih sebesar Rp.100ribu/anak untuk 35 anak di PA Darussalam, 38 anak Panti Asuhan Aisiyah Umar Bin Khotob dan 38 anak Panti Asuhan Darul Aitam.(mc-humas)

Batangkab.go.id – Upacara Pembukaan Tentara Manunggal Membangun Desa ( TMMD ) Sengkuyung Tahap I tingkat Kabupaten Batang dilaksanakan di lapangan Desa Menjangan Kecamatan Subah Selasa (14/5/2013). Bertindak sebagai Inspektur Upacara Komandan Kodim 0736 Batang, Letkol. Inf. Aminton Manurung. Letkol Inf. Aminton Manurung yang membacakan sambutan kepala Staf Angkatan Darat Jendral Pramono Edhie Wibowo mengatakan TNI mempunyai tugas pokok operasi militer. Selain itu juga mempunyai tugas selain perang, yaitu membantu tugas pemerintah di daerah sebagian dari komponen masyarakat. TNI tetap konsisten untuk membantu kesulitan rakyat, memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselarasi pembangunan di daerah guna meningkatkan kesejahtaraan dan kualitas sumber daya manusia.

Batangkab.go.id – UPKP2 (Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) merupakan lembaga resmi pengaduan masyarakat Kabupaten Batang. Lembaga ini dibentuk berdasarkan peraturan dan perundang–undangan, antara lain Undang – undang No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Publik, dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.