..Yuk, Membuat PERDES

Written by Bagian Humas dan Protokol on . Posted in artikel

Jika negara mempunyai Undang-undang (UU) dan Provinsi / Kabupaten / Kota mempunyai Peraturan Daerah (Perda), maka Desa juga mempunyai Peraturan Desa (Persdes). Baik UU, Perda maupun Perdes adalah sama-sama produk legislasi dari lembaga legislatif bersama eksekutif pemerintahan sesuai dengan tingkatannya. Presiden bersama DPR menghasilkan UU, Gubernur / Bupati / Walikota bersama DPRD menghasilkan Perda sedangkan BPD dan Kepala Desa menghasilkan Perdes.

UU, Perda dan Perdes bersifat mengatur dan berisi kebijakan pemerintahan (eksekutif dan legislatif) sesuai dengan tingkatannya. UU mengatur segi-segi kehidupan bernegara yang berlaku meliputi seluruh wilayah nusantara. Makanya kita mengenal adanya UU Lalu Lintas, UU Pendidikan Nasional, UU Pemerintahan Daerah dan sebagainya yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Di tingkat Kabupaten kita mengenal adanya Perda Pajak Daerah, Perda Pemberantasan Prostitusi, Perda SOTK Kabupaten dan sebagainya yang berlaku dalam lingkup wilayah Kabupaten.

Lalu pada pemerintahan tingkat Desa, Perdes apa yang kita kenal ?

Rata rata penduduk desa yang tidak pernah berkecimpung di lembaga pemerintahan desa tidak pernah mengetahui apa saja perdes yang ada di desanya. Sedangkan yang pernah ikut berkiprah pun, hanya satu dua perdes yang dikenal, yaitu Perdes tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) dan Perdes tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Bisa dimaklumi, karena memang hanya perdes itu yang biasa ada di tiap-tiap desa di samping Perdes tentang RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa).

Sebenarnya ada beberapa Perdes yang wajib ada di tiap-tiap desa. Hal tersebut bisa diintip (jika tidak mau melihat) dari peraturan-peraturan yang ada di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), Perda dan Peraturan Bupati (Perbup). PP dan Permen merupakan peraturan pelaksana (tindak lanjut/penjabaran) dari UU. Perbup merupakan peraturan pelaksana (tindak lanjut/penjabaran) dari Perda. Dan Perdes merupakan peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari PP, Permen, Perda maupun perbup.

Beberapa Perdes yang diamanatkan oleh PP nomor 72/2004 tentang Desa antara lain adalah Perdes tentang RPJMD (psl 64), APBDes (psl 73), pengelolaan keuangan desa (psl 76), Pembentukan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes (psl 78), dan pembentukan lembaga kemasyarakatan desa (psl 89). Apabila di desa dibentuk dusun baru maka perlu ada perdes tentang pembentukan dusun (psl 3).

Sementara itu, Permendagri nomor 35/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pasal 35 memberikan amanat agar desa membuat perdes tentang Mekanisme Laporan Keterangan Pertangungjawaban Kepala Desa kepada BPD. Pada Permendagri nommor 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa menyebut adanya perdes tentang pungutan desa (psl 8) dan perdes pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes (psl 17).

Sedangkan Perda Kabupaten Batang yang memberikan amanat kepada Desa untuk membuat perdes adalah Perda nomor 4/2007 dan 5/2007. Perda 4/2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa mengamanatkan agar desa membuat perdes tentang SOTK Pemerintah Desa (psl 3). Perda 5/2007 tentang Pembentukan BPD memberikan amanat kepada desa agar membuat perdes tentang tata cara penyerapan aspirasi masyarakat desa (psl 26).

Jika amanat perundang-undangan di atas untuk membuat perdes dipenuhi semua, maka tiap desa akan ada perdes minimal sejumlah 10 perdes. Belum lagi bila desa tersebut membuat perdes-perdes inisiatif, maka akan bertambah lagi jumlah perdes yang ada di tiap-tiap desa. Perdes inisiatif maksudnya adalah perdes yang dibuat karena kebutuhan pengaturan tentang sesuatu hal, dan tidak ada peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengamanatkan hal tersebut. Desa boleh membuat perdes inisiatif sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya dan tidak mengganggu kepentingan umum. Contoh perdes inisiatif misalnya perdes tentang larangan menyetrum ikan di sungai, perdes tentang pengelolaan sampah di desa dan lain-lain.

Lalu kenapa di desa rata-rata hanya ada 2 – 3 perdes saja ?

Ada beberapa alasan mengapa hal tersebut terjadi. Alasan yang paling mendasar adalah BPD dan Kepala Desa sama-sama tak memahami fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan) yang ada pada dirinya. Apabila sudah menyadari fungsi itu pun, masih banyak yang tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan perdes. BPD dan Kades mengalami kebingungan mau mulai dari mana untuk membuat perdes. Di sisi lain, minat BPD dan Kades untuk belajar bagaimana membuat perdes juga begitu rendah. Maka lengkaplah sudah alasan yang membuat perdes makin terabaikan.

Perda Nomor 10/2010

Sebenarnya, Pemkab Batang telah menerbitkan Perda nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Pada Tingkat Desa sebagai tindak lanjut dari Permendagri nomor 29/2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Dan melalui Bagian Hukum Setda, telah disebarluaskan ke seluruh Desa di Batang. Dengan demikian, tiap-tiap Desa telah memiliki buku perda tersebut. Tinggal diperlukan kemauan dari Desa baik Kades maupun anggota BPD untuk membaca dan mempelajari isi perda tersebut.

Perda 10/2010 berisi petunjuk mengenai mekanisme pembuatan peraturan pada tingkat desa yang meliputi perdes, perkades (peraturan Kepala Desa) dan keputusan desa. Perda tersebut terdiri dar 7 Bab dan 24 pasal serta lampiran tentang teknik penyusunan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan desa.

Pada Pasal 3, disebutkan bahwa Jenis peraturan pada tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang¬-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

Materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan. Sedangkan materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan. Disebutkan pada pasal 5 bahwa ketiga jenis peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau berasal dari usul inisiatif BPD. Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disiapkan oleh Kepala Desa disampaikan dengan surat pengantar kepada BPD oleh Kepala Desa. Sedangkan rancangan Peraturan Desa yang disiapkan oleh BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD Kepada Kepala Desa.

Penyebarluasan rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dilaksanakan oleh sekretaris BPD. Sementara rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disebarluaskan oleh Sekretaris Desa. Yang dimaksud dengan ‘menyebarluaskan’ adalah agar khalayak ramai mengetahui Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya di desa yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya.

Penyebarluasan Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya tersebut dilakukan denang cara menempelkan pada tempat-tempat strategis, papan-papan pengumuman dan sarana lain yang dapat dilihat dan didengar masyarakat. Ada tiga raperdes yang cukup istimewa karena harus dievaluasi oleh Bupati sebelum ditetapkan oleh kepala desa. Ketiga raperdes tersebut adalah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan desa, dan penataan ruang. Di luar ketiga raperdes tersebut tidak perlu mendapatkan evaluasi bupati, tetapi cukup mengirimkan fotokopi perdesnya kepada bupati melalui camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan.

Alokasi waktu yang dibutuhkan oleh bupati untuk mengevaluasi raperdes adalah 20 hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi raperdes sesuai batas waktu di atas, maka Kepala Desa dapat menetapkan Raperdes menjadi Perdes. Bentuk evaluasi pengesahan/keputusan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Menurut pasal 14 Perda nomor 10/2010, Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dapat didelegasikan kepada Camat.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya persetujuan Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut. Peraturan Desa tidak boleh berlaku surut. Maksudnya, perdes tersebut tidak boleh mengatur hal-hal yang telah berlalu atau terlewatkan. Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

Itulah pokok-pokok isi perda 10/2010. Apabila Kades dan BPD ingin mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme dan teknik penyusunan peraturan desa, silakan mempelajari lebih lanjut lampiran yang ada pada perda tersebut. Di dalamnya ada contoh format Perda, Perkades maupun Keputusan Kepala Desa.

Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Maka berikan dukungan pengaturan tersebut dengan perangkat hukum yang ada di desa yaitu Perdes, Perkades dan Keputusan Desa. Maksimalkan pula peran BPD untuk menyerap aspirasi masyarakat, yang kemudian dapat diformulasikan sebagai kebijakan bersama pemerintah desa, dan dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan tingkat desa yang bernama Peraturan Desa atau Perdes.

Jika pengaturan di bidang pemerintahan ada Perdes SOTK dan perdes APBDes, pengaturan di bidang pembangunan ada perdes RPJMDes, maka perdes apa yang dimiliki desa untuk bidang kemasyarakatan ??? Di bidang kemasyarakatan itulah yang belum banyak disentuh. Maka, berkreasilah. Berikan tatanan kehidupan bermasyarakat di desa agar lebih bemartabat. Karena, Desa mempunyai kewenangan untuk hal tersebut.

Selamat berkreasi…. !!

****

Ditulis oleh : Heru Wibowo, S.Sos, MM (Sekcam Pecalungan)