[SIARAN PERS] Rakornas Kepegawaian 2017, Ajang Penyatuan Pemahaman Atas PP 11/2017 tentang Manajemen

Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu 10 Mei 2017 pekan depan akan menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2017 di Jakarta. 

Salah satu materi yang akan dibahas dalam Rakornas yang akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tersebut adalah “Implikasi PP 11/2017 terhadap Pelaksanaan Manajemen ASN”. 

Dalam acara tersebut BKN mengundang pejabat yang berwenang (Pyb) dan pengelola kepegawaian dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. 

Dengan terbitnya PP Nomor 11/2017,  petunjuk pelaksanaan sistem merit dalam pola pembinaan manajemen PNS otomatis mengalami transformasi sesuai dengan tuntutan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pembinaan PNS mulai dari sistem rekrutmen hingga pengangkatan dalam jabatan, menekankan 3 (tiga) aspek mutlak yakni kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Ketiga aspek dalam sistem merit ini membawa pola perubahan pembinaan manajemen PNS yang selama ini berada pada konsep comfort zone bertransisi menjadi competitive zone. 

Pola pembinaan manajemen PNS dalam PP 11/2017 ini tidak akan memberlakukan lagi syarat pangkat/golongan ruang dalam pengangkatan ke dalam jabatan. 

Jika pada ketentuan sebelumnya pengangkatan dalam jabatan  mensyaratkan masa kerja (pangkat/golongan) tertentu yang bisa ikut pengisian jabatan, dengan PP ini persyaratan justru dititikberatkan pada kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki masing-masing jabatan, sehingga memacu kompetensi terbuka bagi PNS. 

Selain itu, kehadiran PP 11/2017 menguatkan implementasi sistem merit dalam manajemen birokrasi yang mencakup sejumlah hal, yakni: manajemen SDM secara efektif,  efisien dan terintegrasi;  standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik; seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif; penggajian, reward and punishment berbasis kinerja; melindungi pegawai dari intervensi politik dan memproteksi pegawai dari kegiatan politik dan dari tindakan semena-mena.


Jakarta, 5 Mei 2017,

Kepala Biro Hubungan Masyarakat,


Mohammad Ridwan


Http://www.bkn.go.id

Bagikan ke Jejaring Sosial