Dengar Pendapat Raperda Miras

Written by Bagian Humas dan Protokol on . Posted in berita

Batangkab.go.id – Rancangan Peraturan Daerah terkait dengan minuman keras di Kabupaten Batang masih menjadi perdebatan di kalangan DPRD maupun di masyarakat. Untuk lebih mengakomodir aspirasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Batang menggelar Public Hearing (dengar pendapat), Selasa (2/7/2013). Dalam kegiatan  yang berlangsung di Aula Setda tersebut, Pemkab mengundang DPRD serta menghadirkan kalangan alim ulama Kabupaten Batang, tokoh NU, Muhammadiyah, FPI, pemilik hotel dan kafe serta pedagang minuman yang berada di Kabupaten Batang.

Wakil Bupati Batang H. Soetadi mengatakan, dengar pendapat sengaja digelar untuk lebih mengetahui aspirasi masyarakat, terkait dengan rancana peraturan daerah tentang minuman keras yang beredar di Kabupaten Batang. “Kami juga mengundang tokoh agama semua ormas Islam yang ada di Kabupaten Batang, dan kalangan penjual minuman keras, pemilik hotel dan kafe. Hal ini bertujuan untuk mendengar aspirasi, untuk dikaji dan dicarikan solusi terbaik agar semua aspirasi dapat diakomodir,” terang Wabup H. Soetadi.

Pemerintah Kabupaten Batang dalam membuat rancangan perautaran daerah harus berhati hati, karena minuman keras juga sudah diatur oleh peraturan pemerintah pusat maupun provinsi. Oleh karenanya Raperda tidak diperbolehkan berbenturan dengan undang – undang atau peraturan yang lebih tinggi. “Agar lebih tertata lagi peredaran minumas keras, maka harus ada peraturan daerah tentang peredaran minuman keras agar tidak menimbulkan mudhorot,” kata Wabup.

Ketua FPI Kabupaten Batang, Amir Hamzah saat memberikan tanggapan terkait Raperda tersebut mengatakan perda pelarangan  minuman beralkohol ataupun pengendaliannya itu penting, dan Raperda harus berisi tentang tidak ada produksi dan jual beli minuman beralkohol. “Kami juga mendukung Pansus II (DPRD-red) untuk  melanjutkan pembahasan Perda miras,” kata Amir.

Ketua Pansus II DPRD, H. Fauzi mengatakan keamanan, ketertiban dan kriminalitas salah satunya disebabkan oleh mihol (minuman beralkohol). Di sini dua pilihan, yakni dilarang total atau dikendalikan dengan persyaratan dan ijin yang ketat.

Wakil Ketua Pansus II H. Purwanto siap membahas Raperda pelarangan minuman beralkohol secepatnya, namun juga harus menerima dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang dirugikan oleh perda tersebut. “Kita tidak bisa membuat perda hanya atas aspirasi sepihak, tanpa melihat aspirasi yang lain,” ujar Purwanto.

            Hasan, tokoh masyarakat dari Limpung  menyarankan dan memohon kepada Pansus untuk  untuk memikirkan masyarakat yang menjalankan bisnis hiburan. Untuk minuman beralkohol golongan A dimintanya untuk tetap tidak dilarang atau kalaupun dilarang bagaimana solusi untuk memecahkan hal tersebut.

            Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Drs. Suharyanto mengatakan rancangan peraturan daerah tentang minuman beralkohol bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hidup sehat lahir batin, melarang dan mengendalikan produksi mihol, serta membebaskan masyarakat dari bahaya mihol.(mc-humas)