Lagi, Bupati Batang Penuhi Undangan KPK

Batang - Dalam rangka membangun kesepakatan Standar Aplikasi Keuangan Daerah, KPK menyelenggarakan FGD Menuju Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah bertempat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Rabu (8/8). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Tahun 2018 bersama Kementerian, Lembaga Negara, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di Indonesia. 

Pelaksanaan pembangunan daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih memiliki beberapa celah adanya tindak pidana korupsi. Salah satu indikator dalam program Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan adanya korupsi adalah dalam hal Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran. 

Acara FGD dibuka langsung oleh Pimpinan KPK, Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata, yang diikuti oleh perwakilan daerah yang dianggap sudah menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terintegrasi, yaitu Kabupaten Batang, Banyuwangi, Purworejo, Kota Surabaya, Bandung, Provinsi Jawa Tengah dan Riau. 

“Diharapkan dengan adanya FGD ini, akan diidentifikasi penggunaan aplikasi e-Planning dan e-Budgeting di seluruh daerah, tercapainya kesepakatan tentang standarisasi sistem informasi pengelolaan keuangan terintegrasi, dan terbangunnya kesepakatan antar Kementerian, Lembaga, dan Daerah tentang sistem informasi yang bersifat nasional,” sahut Basaria yang merupakan perempuan pertama yang menjadi Pimpinan KPK.

Bupati Batang, Wihaji yang hadir secara pribadi didampingi Sekretaris Daerah Nasikhin memaparkan, Sistem Informasi e-Government yang telah diterapkan di Kabupaten Batang yaitu Batang Resources Integration and Collaboration System (BRICS) yaitu Sistem Informasi Sumberdaya Pemerintahan Terintegrasi dan Kolaborasi yang digunakan untuk memproses perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan dan kinerja pemerintah. 

“Harapannya adalah akan terbangun Sistem yang efektif, efisien, dan sederhana yang saling terintegrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan yang dapat berkolaborasi antara pusat dan daerah, dapat dimanfaatkan oleh daerah di seluruh Indonesia dan tentunya dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi” tandas Bupati Batang, Wihaji. 

Namun, kunci sukses dari penerapan e-Government itu salah satunya adalah komitmen penuh dari Kepala Daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Penasehat KPK, Mohammad Tsani Annafari yang memimpin kegiatan FGD, mengapresiasi Kabupaten Batang yang telah berinovasi mengembangan sebuah sistem yang sederhana namun dapat terintegrasi dengan sistem informasi lainnya, dan dapat direplikasi di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, pengembangan aplikasi diharapkan sudah berbasis web dengan pola integrasi antar aplikasi dapat dilakukan secara otomatis menggunakan data warehouse.

Dalam pertemuan ini juga disepakati beberapa hal antara lain diperlukan regulasi yang mengatur tentang penggunaan sistem informasi e-government terintegrasi, dibanggunnya standar format data yang dipergunakan dalam aplikasi e-Government, dan ditunjuknya Kementerian/Lembaga yang akan menjadi leading sektor dalam menyusun sistem informasi nasional. 

Secara khusus, KPK juga mengundang Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, BPKP, dan BPPT yang diharapkan akan menyusun sebuah roadmap Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. (Humas Batang, Jateng/Edo)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial