Inspektorat Kabupaten Batang Targetkan 102 Obrik

Batang - Inspektorat Kabupaten Batang terus berupaya untuk menyelesaikan target Obyek Pemeriksaan (Obrik). Hal ini agar tata kelola pemerintahan bisa transparan dan akuntabel sesuai dengan komitmen dalam upaya pencegahan korupsi. 

Kepala Inspektur Daerah Kabupaten Batang, Lany Dwi Rejeki dalam acara Gelar Pengawasan Daerah (Lawarsda) di Gedung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Batang, Selasa (4/12/2018) mengatakan, dalam pemeriksaan reguler di tahun 2018, sebanyak 102 Obrik yang sudah selesai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 80 sisanya masih dalam proses penyelesaian. 

"Untuk  jumlah temuan kasus, sebanyak 453 yang sudah direkomendasi, 255 sudah selesai tindak lanjutnya, 54 yang masih dalam proses, dan yang belum selesai sebanyak 103 temuan," jelasnya.

Untuk pemeriksaan khusus tahun 2017 lanjutnya, penilaian pencapaian tujuan tertentu yang sesuai dengan Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2015 ada 6 penanganan, terdiri dari 5 blacklist barang dan jasa, 1 pelaksanaan barang dan jasa. 

"Untuk pemeriksaan kasus tahun 2017 untuk mengungkap suatu permasalahan dengan tujuan mencari kebenaran apakah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ada 13 kasus yaitu 10 aduan masyarakat tentang kasus limpahan dari Aparat Penegak Hukum (APH)  dan 3 kasus lainnya," terangnya.

Area temuan berulang pemeriksaan di tahun 2017 untuk desa administrasi pemerintahan desa, keuangan desa, pengelolaan pajak PBB, untuk temuan SMP dan Sekolah Dasar yaitu pengelolaan barang milik desa, pengelolaan dan bantuan operasional sekolah, Pajak PPN dan PPh.  

"Temuan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada penyerapan anggaran, pemantauan progres realisasi kegiatan pertanggungjawaban fisik dan anggaran, pelaksanaan ketentuan perpajakan," pungkasnya. 

Sementara, Bupati Batang Wihaji mengatakan, bahwa secara substansi dalam satu tahun kegiatan ini manfaatnya barang kali kurang, akan tetapi ini menjadi tahapan evaluasi tahun 2019 menjadi catatan agar tata kelola pemerintahan menjadi baik, transparan dan akuntabel. 

"Hari ini transparan dan akuntabel bukan sekedar kewajiban, tapi sebuah kebutuhan dan ini menjadi komitmen pimpinan saya, karena sesuai riset 45 persen perbaikan dilakukan oleh kepala daerah dan 45 oleh eksternal," ujarnya. 

Ia pun menegaskan bahwa untuk mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah perkara yang mudah tapi lebih sulit mempertahankannya. 

"Saya harap ada evaluasi dari masing - masing OPD dan kita saling mengingatkan, apabila saya bandel saya diingatkan, begitu juga dengan OPD saya akan ingatkan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik," harapnya. (Humas Batang, Jateng/Edo)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial