Komitmen Pemkab Batang Dalam Pencegahan Korupsi

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang melaksanakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik melalui komitmen Kepala Daerah untuk mencegah terjadinya korupsi.

Bupati Batang, Wihaji saat membuka Larwasda dengan tema “Komitmen Pemerintah Kabupaten Batang Dalam Pencegahan Korupsi” di Gedung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Batang, Selasa (4/12/2018) mengatakan, berdasarkan penelitian sebanyak 45% perbaikan pemerintah daerah dipengaruhi oleh Kepala Daerah, 40% peran dari sistem pemerintahan dan 15% bersifat eksternal. 

“Saya harap seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), memperbaiki kelemahan maupun kekurangan yang ada di tempat tugas masing-masing,” tuturnya.

Bupati mengharapkan, agar ada tindaklanjut untuk OPD mungkin ada yang belum memahami segera dikonsultasikan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, kemudian Inspektorat Daerah harus menyampaikan kepada masing-masing OPD. 

“Sehingga, apa yang belum dan yang sudah untuk didata supaya terukur dengan jelas. Sampai saat ini tindaklanjut Pemkab Batang baru mencapai 78%,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian dan Kejaksaan yang selama ini telah mengawal jalannya program-program pemerintah daerah melalui Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), supaya dalam menjalankan tata kelola pemerintahan tidak menyalahi aturan dan terhindar dari tindak pidana korupsi. 

“Selama 1 ½ tahun menjalankan pemerintahan di lingkup Pemkab Batang, saya menemui berbagai jenis cara dalam menjalankan program. Ada yang program kerjanya masih sama, namun ada juga yang program kerjanya sudah berkembang menuju ke arah lebih baik,” papar Bupati di hadapan seluruh Kepala OPD dan Camat.

Bupati merasa bersyukur, bahwa Pemkab Batang telah mempunyai Batang Resources Information in Collaboration System (BRICS) sebagai penunjang dalam perencanaan pembangunan.

Disamping itu, Bupati Batang juga mengharapkan agar di tahun 2020 masing-masing OPD menyiapkan program kerja yang sesuai dengan  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

“Karena berdasarkan laporan, ada beberapa yang program kerjanya belum sesuai dengan RPJMD,” sambungnya.

Ia menambahkan, bagi aparat desa supaya dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatu sesuai dengan peruntukannya, baik Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa. 

“Silakan mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menjalankan program, tetapi jangan lupa Kepala Desa menyampaikan laporan berita acara setiap kali melaksanakan kegiatan,” imbaunya.

Ia menegaskan, Larwasda merupakan bagian dari pengawasan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah tahun 2018 secara substantif, untuk dijadikan catatan di tahun 2019.

“Maka kewajiban seluruh OPD adalah menindaklanjuti semua yang menjadi rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dengan tetap mendapat pendampingan dari Pemkab,” tegasnya. 

Inspektur Daerah Kabupaten Batang Lani Dwi Rejeki menerangkan, maksudnya dilaksanakannya kegiatan ini untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat kepada stakeholder. Pemkab Batang bersama perangkat daerah juga berupaya melakukan pencegahan korupsi, mendorong tindaklanjut hasil pemeriksaan.

“Memberikan masukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah atas beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan mampu menjadi media pengawasan baik di tingkat daerah maupun desa,” terang Inspektur Daerah Kabupaten Batang Lani Dwi Rejeki. (MC Batang, Jateng/Heri)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial