Wakil Bupati Batang: Anggota Panwas Harus Berintegritas dan Obyektif

Batang - Wakil Bupati Batang Suyono meminta agar anggota Pengawas Pemilu 2019 memiliki integritas yang berpedoman pada aturan dan menjadi pengawas yang obyektif. Karena diberi panduan Undang - Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang didalamnya ada kewenangan dan kewajiban.

"Pengawas harus berani dan jujur, jangan sampai ada pengawas yang subyektif, karena akan berbahaya," kata Wakil Bupati Batang Suyono saat memberikan arahan dalam Apel Kesiapsiagaan Pengawas Pemilu di Jalan Veteran Kabupaten Batang, Jumat (12/4/2019). 

Anggota pengawas dalam tugasnya juga diawasi oleh seluruh komponen masyarakat lanjutnya, sehingga akan ketahuan adil dan tidaknya dalam pengawasan. Pengawas juga harus merespon apa yang diadukan oleh masyarakat atau peserta pemilu. 

"Merespon apa yang diadukan oleh masyarakat dan peserta pemilu dan berlaku adil dalam pengawasan adalah awal dari keberhasilan dalam menjalankan tugasnya," ujarnya.

Dijelaskan bahwa tugas pengawas pemilu dari awal sampai dengan akhir, yang harus diselamatkan dan dijaga dengan cara - cara yang berintegritas. 

Kapolres Batang melalui Kabag Ops Kompol Hartono mengatakan, bahwa dalam menjalankan tugas sebagai anggota panwas tentunya harus berpedoman pada aturan perundang - undangan yang berlaku. 

"Jalankan tugas dengan profesional yang menguasai undang - undangnya dan teknisnya, kami selaku polisi akan mengawal keamanannya," jelasnya. 

Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Batang Achmad Suharto mengatakan Apel Kesiapsiagaan Anggota Panwas ini bertujuan untuk memberikan kesiapan mental dan fisik bagi seluruh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berjumlah 2522 di seluruh Kabupaten Batang.

"Nanti Bawaslu bersama jajarannya pada tanggal 14, 15, 16 akan melakukan patroli pengawasan sampai di tingkat desa, untuk melakukan pencegahan adanya politik uang," jelasnya.

Apabila mendapati infornasi pembagian uang lanjutnya, kita akan segera melakukan investigasi dengan harapan tidak terjadi pelanggaran politik uang. 

"Dalam pelaksanaan tugas patroli melibatkan stakeholder seperti kepolisian, TNI dan Pemkab, hal ini untuk menghindari ancaman atau intimidasi dari tim sukses peserta pemilu," jelasnya. (Humas Batang, Jateng/Edo)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial