FGD Satukan Persepsi Keterbukaan Informasi Publik Menuju Single Data System

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jamal Abdul Naser mengharapkan peran serta dari OPD karena ke depan pelayanan informasi publik seluruhnya akan menggunakan sistem, sehingga perlu ada penguatan PPID Pembantu di tiap OPD bertempat di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (5/12).
Dalam rangka percepatan pembangunan daerah Kabupaten Batang, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) untuk menyamakan persepsi dalam implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuju pengelolaan informasi berbasis Single Data System (SDS) yang diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat dan Kepala Desa bertempat di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa (5/12).

Forum Group Discussion dihadiri oleh Bupati Batang Wihaji sekaligus membuka acara tersebut. Sebagai narasumber menghadirkan Praktisi Keterbukaan Informasi Publik Henni S. Widiastuti dan Kabid Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tubayanu sebagai moderator.

“Forum ini bertujuan menekankan kembali tentang kewajiban Badan Publik dalam keterbukaan pelayanan informasi publik, mensosialisasikan penyusunan Single Data System sebagai pengembangan sistem layanan data dan informasi serta mengevaluasi kegiatan pelayanan informasi publik di masing – masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/OPD di Pemkab Batang,” tutur Jamal Abdul Naser Kepala Diskominfo.

Jamal mengatakan Data Informasi Publik (DIP) di tahun 2017 masih menggunakan cara manual yang dikolaborasikan dengan sistem, sebab kesiapan dari PPID Pembantu masih ada yang belum memfungsikan website PPID. Berkaitan dengan pelayanan informasi publik tahun 2017 terdapat 15 pemohon, sebagaian besar mereka meminta pertanggungjawaban LKPJ Dana Desa, Dana Hibah dan Dana Aspirasi. Namun berkat pendekatan yang dilakukan, keberatan dari para pemohon dapat diatasi.

“Berkat partisipasi dari OPD sampai tingkat kecamatan, pada paparan Pemeringkatan Badan Publik di tingkat provinsi, alhamdulillah Badan Publik Kabupaten Batang masih berada di peringkat ke-4,” lanjutnya.

Jamal mengharapkan peran serta dari OPD karena ke depan pelayanan informasi publik seluruhnya akan menggunakan sistem, sehingga perlu ada penguatan PPID Pembantu di tiap OPD.

Sementara dalam sambutannya Bupati Batang Wihaji mengatakan perlu ada perubahan pola pikir karena zaman sekarang keterbukaan informasi publik yang transparan dan akuntabel memang menjadi sebauh kebutuhan.

“Termasuk dalam pelayanan melalui sistem aplikasi, pemerintah pun harus memenuhi kewajibannya. Hingga saat ini Pemkab Batang telah memiliki 101 aplikasi dan yang terbaru adalah LAPOR Batang, yaitu sebuah aplikasi bagi warga yang ingin melaporkan apabila ada pelayanan publik yang bealum memuaskan,” terang Bupati.

Di kesempatan yang sama Henni S. Widiastuti selaku Praktisi Keterbukaan Informasi Publik menyampaikan bahwa Bupati Wiahji selaku Atasan PPID Utama dan Sekda Nasikhin selaku PPID Utama tidak bisa bekerja sendiri dan tidak akan pernah mencapai nilai 90 tanpa dukungan dari PPID Pembantu.

“Tempat informasi dapurnya ada di PPID Pembantu, sudah tentu tidak salah kalau Bapak/Ibu diundang di forum ini, nilai adalah no 2 yang terpenting semangat keterbukaan informasi publik ada di Kabupaten Batang,” tegas Henni.

Pernyataan senada pun dilontarkan Kabid Statistik Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Tubayanu. Menurutnya, acara seperti ini sungguh luar biasa memang harus dimulai langkah – langkah kongkret untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Salah satu tahapan dari keterbukaan informasi publik itu ketika kita bisa menyediankan informasi atau pun data sebelum masyarakat meminta.

“Sesungguhnya hal ini merupakan langkah yang sangat konstruktif karena masyarakat adalah Tuan kita, maka kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan kepada masyarakat melalui rilis terhadap data – data,” ujar Tubayanu.

Menurutnya, tugas untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik bukan hanya dari pemerintah saja, akan tetapi juga seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia untuk melakukan tahapan keterbukaan ini.

“Mari semua yang selayaknya dibuka itu kita buka, kalau amanat dalam Undang - Undang memang harus ditutup selayaknya kita tutup. Apabila masyarakat dalam posisi mengetahui banyak hal, maka nanti akan ada partisipasi masyarakat dalam pembangunan,”pungkasnya. (Heri/Arga/Mc Batang)
Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis
Lihat Berita Foto dari Berita ini

Bagikan ke Jejaring Sosial