Ada Masalah E-Planning dan E-Budgeting, DPRD Sikka NTT Belajar di Batang

Batang - Di era digital sekarang ini, penerapan aplikasi sistem sangat memudahkan manusia dalam melaksnakan tugas - tugasnya. Tak terkecuali dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Batang yang sudah menggunakan sistem aplikasi e-Planning. Dan aplikasi ini pun sudah banyak diadopsi oleh daerah lain. 

Seperti DPRD Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang jauh jauh datang ke Batang, belajar tentang program transparansi dengan menerapkan e-Planning dalam usulan-usulan pembangunan atau program yang akan dilakukan. 

Namun, dalam penerapannya ada permasalahan yang terjadi, sehingga sejumlah sembilan anggota badan anggaran DPRD Sikka mencari solusi di Kabupaten Batang. 

Kunjungan DPRD ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sikka, Gorgonius Nago Bapa, yang ditemui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batang, Nasikhin di Ruang Ujungnegoro Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Batang, Rabu (12/9). 

Gorgonius Nago Bapa mengatakan, kedatangan kami dengan rombongan DPRD Sikka untuk belajar e-Planning dan e-Budgeting karena Pemkab Sikka mengadopsi sistem ini sehingga kami merasa perlu datang ke Batang untuk mendapatkan masukan dan pengalaman lebih lanjut. 

"Kami belajar agar kami ada bekal untuk pembahasan selanjutnya, agar penerapan e-Planning dan e-Budgeting tidak ada masalah antar legislatif dan eksekutif," kata Gorgonius Nago Bapa.

Gorgonius Nago Bapa juga menyadari, penerapan sistem ini ada kesulitan dan kendala, karena sistem baru dan selama ini menggunakan sistem manual sehingga ada perbedaan, oleh karena itu kendala dan kesulitan kita tanyakan untuk mengatasi permasalahan ini. 

"Intinya yang kami dapatkan di Batang hanya komunikasi saja antara DPRD dengan Birokrasi atau Pemkab, agar perencanaan dan anggaran tidak ada masalah, jangan sampai ada miss komunikasi," jelas Gorgonius Nago Bapa. 

Sekretaris Kabupaten Batang, Nasikhin mengatakan, bahwa memang diawal penerapan sistem ini memang banyak mengalami kendala terutama tentang penafsiran suatu ketentuan dan kurangnya komunikasi antar legislatif dan eksekutif.

"Kami sudah memberikan beberapa solusi diantaranya untuk melakukan komunikasi intens antar legislatif dan eksekutif, penentuan prioritas pokok pikiran DPRD sebagai wujud merealisasikan aspirasi masyarakat, sehingga nanti ada kelancaran dalam pembahasan yang lainnya," jelas Nasikhin.

Untuk sistem aplikasi ini sudah ada 15 Kabupaten dari Jawa Tengah maupun luar Jawa yang sudah mengadopsi e-Planning dan E-Budgeting di Batang, dan sistem ini akan terus kita sempurnakan, walau nantinya akan ada sistem secara nasional. 

"Sitem ini sudah kami paparkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai evaluasi transparansi anggaran, karena setiap tahunnya ada monitoring dan evaluasi dari KPK," kata Nasikhin. (Humas Batang, Jateng/Edo)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial