Kemenag Batang Gandeng Kajari dalam Pendampingan Perkara

Batang - Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Batang kembali digandeng oleh instansi di Kabupaten Batang, yakni Kementerian Agama  (Kemenag) dalam pendampingan Perkara atau Permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). 

Kerjasama ditandai dengan penandatanganan  Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh Kepala Kemenag, Taufik Rahman dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nova Elida Saragih didampingi Kasi Datun Dista Anggara di Kantor Kemenag Kabupaten Batang, Selasa  (23/4/2019).

Kajari Kabupaten Batang Nova Elida Saragih mengatakan, kesepakatan bersama ini untuk menciptakan satu kerjasama yang selaras dan saling mendukung dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi masing-masing instansi secara seimbang dan profesional.

Melaui Kesepakatan ini, lanjutnya, merupakan komitmen  dan dukungan Kejaksaan untuk menciptakan pemerintahan Kabupaten Batang yang bersih dan melayani, sehingga dalam menangani semua permasalahan bisa dilakukan dengan cara baik dan bermartabat, baik dalam lapangan  hukum perdata maupun tata usaha Negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

"Disamping itu dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat membentuk dan menciptakan hubungan yang baik dan professional serta berkesinambungan antara Kejaksaan dan Kemenag,"  ujarnya.

Lebih lanjut, Kemenag merupakan sektor khusus dalam pemerintahan yang menangani masalah agama yang langsung melayani dan bersentuhan dengan publik atau masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya tidak menutup kemungkinan Kemenag menghadapi sengketa baik perdata maupun tata usaha negara, yang nantinya akan menimbulkan masalah hukum. 

"Kendati demikian mudah-mudahan hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dengan adanya kerjasama ini. Sekaligus dapat menjaga kewibawaan pemerintah, memulihkan keuangan negara dan mencegah sengketa-sengketa hukum, “ tukasnya.

Sementara Kepala Kemenag Kabupaten Batang, Taufik Rahman, berharap jika ada kasus Perdata maupun kasus Tata Usaha Negara dilingkungan Kemenag, diharapkan  pihak kejaksaan bisa  memberikan masukan, pendampingan ataupun bantuan hukum sesuai aturan yang berlaku. 

"Setiap tahunnya Kemenag mengelola anggaran sebesar Rp150 miliar, meskipun mayoritas untuk operasional. Terkait dana pengadaan signifakan untuk tahun ini tidak ada," ujarnya.

Kendati demikian lanjutnya, dibawah Kemenag ada Kepala Sekolah MTS dan MA  yang mengelola dana BOS dan sertifikasi dana operasional. Kemudian terdapat 15 kepala KUA mereka juga pengumpul penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  bersumber pernikahan di luar kantor sebesar Rp600 ribu setiap pasangan yang menikah di luar KUA. 

"Untuk itu marilah kita bekerjasama dan bermitra atas dasar kepercayaan dan saling membatu sesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku," pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut, tidak hanya kesapakatan MoU saja, melainkan diisi kegiatan bimbingan hukum kepada pejabat Kemenag, KUA dan Kepala Dek olah dinaungan Kemenag. (MC Batang, Jateng/Iwan)

Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis

Bagikan ke Jejaring Sosial