Rencana Kenaikan BPJS, Menuai Beragam Tanggapan

Batang - Rencana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menaikkan iuran, ternyata menuai beragam tanggapan dari masyarakat, sebagai peserta. Hal itu disebabkan perubahan biaya cukup besar yang harus dibayarkan setiap bulannya, dibandingkan sebelumnya.

Salah satu pasien Dwi Khoirunisa saat ditemui di Rumah Sakit Qolbu Insan Mulia (RS QIM) Kabupaten Batang, Selasa (10/9/2019), tidak mempermasalahkan adanya kenaikan premi tersebut, asalkan pelayanan yang diberikan oleh pihak rumah sakit semakin memuaskan.

“Saya sih setuju-setuju saja, tentang rencana kenaikan itu, yang penting kualitas pelayananannya ditingkatkan,” tuturnya.

Selama tiga tahun dirinya bersama suami menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri, pelayanan di masing-masing rumah sakit tentu berbeda-beda. 

“Kalau di sini ya lumayan bagus sih pelayananannya, sesuai kelas BPJS saya,” ungkapnya.

Khoirunisa berharap, seiring rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, nantinya diimbangi dengan pelayanan yang juga dinaikkan. Seperti penanganan dengan segera, saat ada pasien yang membutuhkan tindakan medis cepat.

Namun berbanding terbalik dengan Nadirin yang kurang menyetujui rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ia beranggapan bahwa saat ini ekonomi masih terasa sulit bagi seorang pedagang ayam potong yang hanya mendapat omset Rp100.000,00 setiap harinya.

“Kalau bisa untuk peserta kelas III jangan dinaikkan mas. Masalahnya kan udah bisa ngukur, ekonomi segini ndaftarnya kelas III,” ungkapnya.

Kalaupun lanjutnya, jadi dinaikkan pelayanan kepada pasien juga harus dibenahi. Termasuk saat mengantri di rumah sakit juga diharapkan lebih cepat.

Sementara itu, menurut Wakil Direktur RS QIM, Totok Sukasmanto, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan oleh pemerintah, akan terjadi pergeseran yang semula terjadi “kegemukan” di kelas I dan II, dimungkinkan nantinya akan berpindah ke kelas III.

“Saran saya kalaupun terjadi kenaikan, tetapi tidak setinggi itu lah,” tuturnya.

Namun dari sisi pelayanan, lanjutnya, tidak boleh mengurangi standar yang ditentukan. Walaupun kondisi saat ini, hingga tiga bulan tunggakan dari BPJS Kesehatan yang belum dibayarkan ke rumah sakit, namun pelayanan kepada pasien harus tetap diberikan yang terbaik.

“Untuk mengatasinya, pihak rumah sakit mencoba untuk bertahan dengan mendapat bantuan dana talangan yang berasal dari bank BUMN, setiap kali muncul penagihan klaim,” terangnya.

Sementara itu, dilansir dari Liputan6.com, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris membeberkan penyebab perusahaannya terus mengalami defisit setiap tahun. Pertama, tingkat penggunaan layanan (utilisasi) BPJS Kesehatan yang kian meningkat setiap tahun.

"Tentu semua pihak bertanya menyapa setiap tahun defisit ini semakin lebar, ini tentu sangat terkait dengan pertama akses semakin baik jadi rate utilisasi. Dulu kita punya data saat awal program kerja berjalan untuk masyarakat miskin tidak mampu ratenya sangat kecil, sekarang sudah mendekati rate rata-rata," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta.

Faktor kedua penyebab defisit bengkak kata Fahmi adalah, fasilitas kesehatan (faskes) yang semakin banyak. Kemudian juga ditemukan semakin banyak penyakit yang harus ditanggung menggunakan BPJS Kesehatan.

"Kedua, jadi akses semakin baik, faskes semakin bertambah, masyarakat semakin sadar, kemudian juga pola epitimologi penduduk Indonesia di mana penyakitnya endotrophic dominan pola pembiayaan selama ini," jelasnya. (MC Batang, Jateng/Heri)


Catatan : tulisan sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis